PALEMBANG, FBI – Dua organisasi masyarakat, Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) dan Ormas Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Sumsel sepakat berkolaborasi dalam gerakan pemberantasan tindak pidana Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Deputy K, MAKI, Fery Kurniawan dan Ketua Umum GMPD Sumsel, Muslimin Baijuri, Jum’at (11/4/2025) di Kantor K-MAKI di Palembang.
Deputy K-MAKI, Fery Kurniawan mengatakan kolaborasi K-MAKI dan GMPD Sumsel akan menambah daya dobrak dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar di Sumatera Selatan yang selama ini banyak melibatkan pejabat, kepala daerah ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumsel.
“K-MAKI dan GMPD sama-sama penggiat anti korupsi jadi kedepannya sepakat untuk kerjasama,” katanya.
Kerjasama yang digagas tersebut dapat berupa saling bertukar informasi terkait kasus korupsi dengan melakukan investigasi bersama, menelaah persoalan bersama sampai kepada ferakan aksi dan pelaporan ke aparat penegak hukum (APH).
“Kasus korupsi langsung kita laporkan ke KPK RI karena lembaga ini kita nilai masih memiliki citra baik dalam penangan korupsi di Indonesia yang tidak pandang bulu,” bebernya.
Terkadang yang menjadi kendala dalam pengungkapan kasus korupsi yang kita laporkan ke pihak kejaksaan malah tidak dapat dituntaskan karena oknum kejaksaan bermain.
“Kita sudah pengalaman kalau melaporkan kasus korupsi di Kejaksaan terkadang penanganannya tidak benar seperti contoh kasus RUPSLB Bank Sumsel Babel. Mabes POLRI dalam gelar perkara jelas masuk rana pidana namun saat dilimpahkan ke Kejati Sumsel kasus ini menjadi perdata,” jelasnya.
Makanya kasus vila Gandus oleh K-MAKI kita laporkan ke KPK dan KPK dalam penanganannya KPK sangat meyakinkan karena kita diminta untuk menambahkan hal-hal yang menurut KPK perlu kami tambahkan sebagai alat bukti.
“Komunikasi dengan KPK sangat baik sehingga kita bertambah semangat dalam menyampaikan data. Tunggu saja kasus ini mudah-mudahan dapat segera dituntaskan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Umum GMPD Sumsel, Muslimin Baijuri menyampaikan bahwa kolaborasi K-MAKI dan GMPD Sumsel dalam waktu dekat akan mempertajam penuntasan kasus dugaan Korupsi ratusan miliar di PT. Semen Baturaja (PT.SMBR) dan Kasus kredit macet di Bank Sumsel Babel.
“Korupsi di PT. SMBR ini akan ditelaah bersama dan segera dilaporkan ke KPK.” Jelasnya.
Sementara kasus kredit macet di Bank BSB, bukan saja hanya 50 miliar yang saat ini diributkan oleh DPRD Sumsel, melainkan ada kasus kredit macet yang lebih besar yang sepertinya ini belum terungkap.
“Mudah-mudahan kerjama K-MAKI dan GMPD Sumsel dapat menuntaskan dugaan korupsi PT. SMBR dan Bank BSB,” jelasnya.
Selain itu, GMPD Sumsel juga tengah menyoroti kasus korupsi di Baturaja terkait kasus pokir DPRD OKU yang terkena OTT KPK yang menjadi viral beberapa waktu lalu.
“GMPD Sumsel yakin KPK segera merilis kasus ini dengan terang benderang terkait adanya dugaan pejabat OKU yang terlibat karena persoalan pokir ini informasinya sangat ditunggu masyarakat,” punglasnya. (*)
