PALI, FBI – Kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dikhawatirkan menekan kemampuan fiskal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. DPRD PALI menilai pemangkasan itu berpotensi menghambat pembangunan di sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, mengatakan bahwa sejumlah sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan terdampak langsung akibat kebijakan tersebut.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal dan memperjuangkan agar kepentingan daerah, khususnya Kabupaten PALI, tetap menjadi prioritas,” ujar Firdaus, Rabu (8/10/2025).
Meski demikian, lanjutnya, pihak DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi situasi ini.
“Kami berharap Bapak Presiden dapat menahan terlebih dahulu pemangkasan atau pengurangan TKD ini,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.
“Apalagi Kabupaten PALI baru saja melakukan efisiensi anggaran dan melantik PPPK, yang gajinya kini menjadi beban daerah,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, melaporkan bahwa alokasi TKD tahun 2026 untuk Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan hingga 39,38 persen.
Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan terpangkas hingga 71,7 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik turun 83,6 persen. Hanya DAK Nonfisik yang mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,6 persen.
“Kendati terjadi pemangkasan, pemerintaPemangkasan Dana TKDh daerah tetap bisa mengajukan pembiayaan pembangunan fisik seperti sekolah, irigasi, dan jalan langsung ke kementerian atau lembaga di pusat melalui strategi jemput bola,” jelas Rahmadi dalam rapat bersama kepala daerah se-Sumsel di Griya Agung, Senin (6/10/2025).
“Artinya, daerah harus proaktif menyiapkan data dan memperjuangkan kebutuhan agar tetap mendapat dukungan dari pusat,” ungkapnya. (*)
